Kuliah Pakar “Harmonisasi Peraturan Pajak”

Beranda > Berita Kampus > Kuliah Pakar “Harmonisasi Peraturan Pajak”

Indonesia memiliki beleid pajak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini merupakan reformasi yang akan membuat sistem pajak menjadi lebih adil dan efektif, sehingga akan berdampak baik pada peningkatan tax ratio.

Sistem perpajakan saat ini harus menyesuaikan dengan dinamika dan situasi perekonomian saat pandemi Covid-19 dan menjadi sudut pandang baru dalam menata ulang dan membangun pondasi baru perekonomian nasional termasuk sistem perpajakan agar lebih kuat.  Sistem perpajakan yang baik dan APBN yang sehat dapat tercipta sehingga mendukung tercapainya cita-cita menjadikan Indonesia maju. Selain itu UU HPP merupakan instrumen penting dalam menjadikan sistem pajak lebih adil sehingga antarsektor usaha menanggung beban pajak yang seimbang serta antarkelompok lapisan penghasilan juga menanggung beban pajak sesuai kemampuan ekonomi. Dengan UU HPP, sistem perpajakan akan lebih sehat sehingga pajak menjadi sumber penerimaan negara yang optimal, adaptif terhadap perubahan, dibangun sesuai dengan international best practices, serta menunjukkan karakter berkelanjutan. Sistem pajak juga diharapkan lebih efektif dengan adanya UU HPP. Alhasil, instrumen kebijakan menjadi optimal dan dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk menekan biaya kepatuhan wajib pajak.

Adapun tujuan dilakukan nya kuliah pakar ini yaitu :

Tujuan Umum:

Untuk meningkatkan wawasan masyarakat dalam perubahan sistem perpajakan terbaru sehingga kita dapat mempersiapkan diri dalam menyesuaikan dengan aturan yang terbaru .

Tujuan Khusus:

  1. Mengoptimalkan proses belajar-mengajar.
  2. Memberikan informasi pada masyarakat tentang pajak, terutama aturan terbaru.
  3. Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam bidang perpajakan.

Leave a Reply

sixteen + 6 =