Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan

A Literature Review: Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit

2025-12-31T15:01:09+00:00

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk seluruh masyarakat indonesia agar mendapatkan layanan kesehatan yang merata. BPJS bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat Indonesia dengan sistem pembiayaan secara prospektif. Pada pelaksanaan program BPJS terdapat proses klaim yang apabila klaim tersebut terjadi pending maka akan mempengaruhi manajemen keuangan rumah sakit dan pelayanan rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan framework PICO. Database pencarian artikel menggunakan google scholar. Keyword dan Boolean operator dalam penelitian ini menggunakan “faktor” AND “pending” OR “tertunda” AND “klaim” AND “BPJS” OR “JKN”. Hasil penelitian ditemukan penyebab pending klaim BPJS didominasi oleh ketidaklengkapan pengisiam berkas rekam medis; kemudian ketidaktepatan koding diagnosis dan kebijakan standart operasional prosedur (SOP) yang belum ada. Simpulan dari penelitian ini yaitu ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis dan ketidaksesuaian kode diagnosis menjadi faktor dominan penyebab pending klaim BPJS.

Analisis Manajemen Rekam Medis Dalam Pelaksanaan Alih Media Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Mata Ramata

2025-12-27T16:57:14+00:00

Rumah Sakit Mata Ramata sudah menerapkan rekam medis elektronik sejak tahun 2023 hingga saat ini masih dalam proses alih media dari konvensional ke elektronik menggunakan bantuan alat scan dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu dalam melakukan proses alih media. Namun dalam perjalanannya masih terdapat tantangan-tangan yang mempengaruhi proses alih media berkas rekam medis rawat inap. Rumah Sakit Mata Ramata perlu menambah petugas rekam medis demi kelancaran pelaksanaan alih media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling yang melibatkan seluruh petugas rekam medis yang berjumlah 4 orang. Dari 63.000 berkas rekam medis rawat inap yang ada, terdapat 29.009 berkas rekam medis rawat inap yang sudah dialih mediakan dari periode tahun 2023 hingga september tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian unsur manajemen 4M yakni Man, Method, Machine dan Material sangat berperan penting dalam pelaksanaan alih media. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan alih media berkas rekam medis seperti kekurangan tenaga rekam medis sehingga harus dicarikan tenaga tambagan dari luar rumah sakit, kekurangan alat scan, berkas rekam medis yang sangat banyak, mesin yang tidak berfungsi dengan baik, dan banyak rekam medis yang berisi stepler. Pelaksanaan alih media berkas rekam medis dilakukan tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) namun tidak menghambat kinerja para petugas medis rekam medis.

Gambaran Komunikasi Petugas dalam Menangani Masalah di Tempat Pendaftaran Pasien di Puskesmas Pertiwi

2025-09-23T14:47:12+00:00

Proses pendaftaran pasien di Puskesmas Pertiwi sering mengalami kendala seperti antrean panjang, gangguan sistem, ketidaklengkapan dokumen, serta ketidaksabaran pasien. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan pelayanan yang cepat dengan kenyataan pelayanan yang masih sering terhambat komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku komunikasi petugas dalam menangani berbagai permasalahan di tempat pendaftaran pasien di Puskesmas Pertiwi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pertiwi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan wawancara mendalam dan observasi nonpartisipan terhadap empat petugas pendaftaran yang dipilih dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis tematik. Ditemukan lima tema utama: yaitu komunikasi prosedur pendaftaran, administrasi BPJS, kelengkapan dokumen, sikap dan emosi pasien, serta gangguan teknis pelayanan. Petugas menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal dengan sopan, jelas, dan sabar. Pasien umumnya menunjukkan respons positif setelah menerima penjelasan. Komunikasi petugas pendaftaran efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan. Diperlukan pelatihan komunikasi petugas serta edukasi masyarakat terkait prosedur pelayanan.

Analisis Akreditasi Puskesmas Berdasarkan Predikat dan Kemampuan Pelayanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2024

2025-09-23T14:55:43+00:00

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap Puskesmas di Indonesia wajib mengikuti proses akreditasi sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP), yang mencakup data akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo pada periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah terakreditasi, yaitu sebanyak 92 Puskesmas (97%). Berdasarkan predikat akreditasi, mayoritas Puskesmas berada pada predikat Madya sebanyak 50 Puskesmas (53%). Ditinjau dari kemampuan pelayanan, sebanyak 69 Puskesmas belum memiliki layanan rawat inap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah terlaksana secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya capaian akreditasi Puskesmas. Namun demikian, kualitas layanan masih didominasi oleh predikat Dasar dan Madya, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai standar Utama dan Paripurna. Selain itu, dominasi Puskesmas non rawat inap mencerminkan fokus pelayanan pada upaya kesehatan primer dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendampingan dan pembinaan akreditasi menjadi sangat penting.

Implementasi Program BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular di Indonesia

2026-01-13T08:25:38+00:00

Penyakit tidak menular (PTM) hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia karena tingginya angka kejadian, kebutuhan pengobatan jangka panjang, serta dampaknya terhadap pembiayaan kesehatan nasional. Pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan berupaya menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan PTM di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, implementasi program BPJS Kesehatan dalam mendukung pelayanan PTM masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis implementasi program BPJS Kesehatan dalam menunjang pelayanan penyakit tidak menular di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic review dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Pencarian artikel dilakukan melalui database PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dengan rentang publikasi lima tahun terakhir (2021–2025). Artikel yang dipilih diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil telaah menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kontinuitas pelayanan pengobatan bagi pasien PTM. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan, antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan mitra, ketimpangan pembiayaan rujukan, serta belum optimalnya pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan PTM di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi upaya promotif dan preventif guna mendukung pelayanan PTM yang berkelanjutan.